Sipraja (Sistem pelayanan rakyat Sidoarjo)

Pemkab Sidoarjo Luncurkan Sipraja, Warga Bisa Urus Layanan Administrasi Desa Lewat Aplikasi

Pemkab Sidoarjo sedang mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi menggunakan aplikasi android untuk semua desa dan kelurahan. Namanya Sipraja (Sistem pelayanan rakyat Sidoarjo).

Program layanan kepengurusan online bebasis android itu resmi dilaunching, Rabu (25/9/2019). Pejabat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Gensley, terlihat hadir di acara tersebut.

Sejak diluncurkan, sistem layanan menggunakam aplikasi Sipraja ini langsung diterapkan di 18 kecamatan dan semua desa/kelurahan di Kota Delta.

Ada 16 jenis pelayanan yang sudah bisa diurus lewat aplikasi tersebut, meliputi:

Pelayanan dan persetujuan tingkat desa/kelurahan tipe a:
- layanan mengurus surat kelahiran,
- surat kematian,
- SK tidak mampu,
- SK biodata penduduk,
- SK umum, dan
- SK domisili usaha.

Persetujuan dan pelayanan desa/kelurahan dan kecamatan masuk pada tipe b:
- Surat pengantar SKCK,
- Surat pengantar KTP,
- Surat pengantar KK,
- Surat keterangan pindah,
- Surat keterangan umum kecamatan, dan
- SKTM kecamatan.

Sedangkan jenis persetujuan dan pelayanan tingkat kecamatan masuk pada tipe c meliputi:
- Layanan mengurus IUMK (ijin usaha menengah kecil),
- Ijin mendirikan bangunan,
- Kartu pencari kerja, dan
- Tanda daftar perusahaan.

“Pelayanan pemerintah yang berbelit, lambat, mahal, tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis," kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di sela acara.

Layanan dengan menggunakan aplikasi Sipraja, semua itu diyakini bisa terselesaikan. Proses layanan lebih cepat, mudah, murah dan memuaskan warga.

Asisten I Tata Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo, Heri Susanto menjelaskan bahwa sebelum adanya layanan Sipraja, Pemkab Sidoarjo sudah menjalankan layanan online tingkat kecamatan.

Seperti layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) di Kecamatan Sukodono.

“Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo layanan online tingkat kecamatan tersebut di upgrade dan dikembangkan hingga sampai ke tingkat desa/kelurahan. Dan saat ini seluruh kecamatan dan desa/kelurahan sudah menerapkan layanan online Sipraja”, kata Heri.

Aplikasi Sipraja bisa di unduh lewat playstore, ada 16 jenis layanan yang diurus. Masyarakat cukup mengurus lewat android dan prosesnya bisa dipantau secara realtime. Setelah mendapat persetujuan dari Camat atau Kades atau Lurah, selanjutnya surat yang diurus sudah bisa diambil dikantor kecamatan, desa, atau kelurahan.

“Jadi masyarakat cukup sekali datang ke kantor kecamatan, desa, atau kelurahan saat mengambil surat yang sudah selesai”, pungkasnya.


https://jatim.tribunnews.com/2019/09/25/pemkab-sidoarjo-luncurkan-sipraja-warga-bisa-urus-layanan-administrasi-desa-lewat-aplikasi?page=all.

Program Layanan Kepengurusan Online Berbasis Android

Lewat Aplikasi Ini, Warga Sidoarjo Lebih Mudah Urus Surat Kelahiran

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meluncurkan program layanan kepengurusan online berbasis android dan website di tingkat kecamatan hingga desa, kelurahan lewat aplikasi bernama Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo), Rabu, 25 September 2019.

Di hadapan kepala desa dan camat se Kabupaten Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan, komitmen Pemkab Sidoarjo adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dimulai dari pelayanan perizinan online yang telah mendapat apresiasi dari KPK RI, dan sekarang pelayanan online sudah sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

"Bahwa pelayanan pemerintah itu berbelit, lambat,mahal,tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis," ujar dia.

Layanan dengan menggunakan aplikasi Sipraja bisa menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Sidoarjo. Hal ini lantaran dengan pelayanan Sipraja Pemkab Sidoarjo menjamin prosesnya lebih cepat, mudah, murah dan memuaskan warga.

"Inilah framework yang mendorong lahirnya aplikasi Sipraja yang berbasis android Playstore, di mana dalam sistem aplikasi ini telah mengakomodir segala perizinan dan kebutuhan administrasi sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat," kata Saiful Ilah.

Asisten I Tata Pemerintahan & Kesra Kabupaten Sidoarjo, Heri Susanto mengatakan, sebelum adanya layanan Sipraja, Pemkab Sidoarjo sudah menjalankan layanan online tingkat kecamatan. Seperti layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) di Kecamatan Sukodono.

“Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo layanan online tingkat kecamatan tersebut di upgrade dan dikembangkan hingga sampai ke tingkat desa/kelurahan. Dan saat ini seluruh kecamatan dan desa/kelurahan sudah menerapkan layanan online Sipraja," kata Heri.

Aplikasi Sipraja bisa diunduh lewat playstore, ada 16 jenis layanan yang diurus lewat Sipraja. Kelebihan layanan Sipraja ini adalah masyarakat cukup mengurus lewat android dan prosesnya bisa dipantau secara realtime.

Setelah mendapat persetujuan dari camat atau kades/lurah, selanjutnya surat yang diurus sudah bisa diambil di kantor kecamatan/desa/kelurahan.  "Jadi masyarakat cukup sekali datang ke kantor kecamatan/desa/kelurahan saat mengambil surat yang sudah selesai," ujar Heri.

Usai peluncuran dilanjutkan dengan simposium penguatan kapasitas kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gensley dengan materi Pemanfaatan Teknologi Pada Pelayanan Administrasi Terpadu.

Sedangkan materi terkait pelayanan perizinan sebagai narasumbernya Ari Suryono Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan di kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 18 kecamatan dan pelayanan seluruh kantor desa/kelurahan yang berjumlah 353 akan menggunakan aplikasi layanan Sipraja.

Ada 16 jenis pelayanan yang sudah bisa diurus lewat aplikasi Sipraja. Dari 16 pelayanan tersebut termasuk sebagian kewenangan Bupati sudah dilimpahkan ke kecamatan.

Untuk pelayanan dan persetujuan tingkat desa/kelurahan masuk pada tipe a meliputi layanan mengurus surat kelahiran, surat kematian, sk tidak mampu, sk biodata penduduk, sk umum dan sk domisili usaha.

Persetujuan dan pelayanan desa/kelurahan dan kecamatan masuk pada tipe b meliputi, layanan mengurus surat pengantar skck, surat pengantar ktp, surat pengantar kk, surat keterangan pindah, surat keterangan umum kecamatan, dan sktm kecamatan.

Sedangkan jenis persetujuan dan pelayanan tingkat kecamatan masuk pada tipe c meliputi layanan mengurus IUMK (Izin Usaha Menengah Kecil), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kartu pencari kerja dan tanda daftar perusahaan.


Sumber :
https://surabaya.liputan6.com/read/4071965/lewat-aplikasi-ini-warga-sidoarjo-lebih-mudah-urus-surat-kelahiran

Keramik di Lantai SDN Tropodo Sidoarjo Mendadak Panas

Bisa Menggoreng Telur, Keramik di Lantai SDN Tropodo Sidoarjo Mendadak Panas, Keanehan pun Terjawab

Heboh keramik lantai di SDN Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo mendadak panas, bahkan bisa dipakai untuk menggoreng telur. Kini, penyebab keramik itu mendadak panas, akhirnya terjawab.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mendatangi lokasi dan mengerahkan pekerja untuk membongkarnya, Jumat (3/1/2020).

Sebelum dibongkar, petugas sempat mengecek suhu panasnya. Yakni, mencapai 42 derajat celcius. Kemudian keramik dibongkar dan tanah di bawahnya digali. Penggalian sekitar 20 Cm, tanah itu mengeluarkan asap. Petugas pun kembali melakukan pengecekan.

Suhu udaranya mencapai 50 derajat celcius.

"Kami sengaja datang dan membongkarnya. Untuk memastikan apa penyebab panas ini. Apakah aman atau tidak. Karena ini di sekolahan," kata Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin.

Suhu panas di keramik lantai ruang UKS SDN Tropodo tu diketahui sejak Selasa (31/12/2019) lalu. Saking panasnya, warga memanfaatkan panas keramik untuk memasak telur.

"Sekitar 30 menit telur diletakkan di lantai, bisa matang," kata Rodiyah, warga sekitar.

Khawatir terjadi apa-apa, lokasi itu sampai dipasangi garis polisi. Serta diberi beberapa peringatan di sana. Dilarang mendekat, dan dilarang merokok di sekitar lokasi. Wabup Nur Ahmad yang mendapat laporan itu kemudian datang ke sana.

Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sigit Setyawan, pihaknya berusaha memastikan sumber panas di lantai sekolahan itu.

"Setelah digali lebih dalam, ternyata sumbernya dari aliran listrik ke tanah," kata Sigit usai mendampingi Wabup.

Menurutnya, ada pemasangan Arde di dalam tanah yang terbalik. Sehingga berakibat panas hingga ke tanah dan ke keramik lantai sekolahan itu.

"Kami berusaha perbaiki. Semoga tidak ada lagi masalah setelah ini. Tapi kami terus pantau perkembangannya," ujar mantan Kepala Dinas PUPR Sidoarjo tersebut.

Keramik lantai di ruang UKS SDN Tropodo, Krian, Sidoarjo mulai diketahui panas sejak Selasa (31/12/2019) lalu. Bahkan, pada malam pergantian tahun kemarin, sempat dipakai memasak telur oleh beberapa warga.

"Termasuk saya sempat mencoba masaK telur di lantai. Sekitar 20 menit sudah matang," kata Langgeng, pria yang awal mengetahui panasnya lantai tersebut.

Diceritakan dia, pada Selasa siang, ketika masuk ke ruang UKS, dia merasa ada suhu aneh di lantai. Kesetnya dibuka, ternyata keramik lantai terasa panas.

"Saya cek panas sekali. Kemudian saya meminta penjaga sekolah untuk mengecek listrik dan sebagainya. Khawatir terjadi apa-apa," kisahnya.

Pihaknya kemudian melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah dan beberapa pihak lain. Tak lama setelah itu, kabar cepat sekali menyebar. Beberapa warga pun berdatangan untuk melihat kondisi keramik lantai yang panas tersebut. Warga juga ikutan mencoba memasak telur di lantai.

"Iya, saya kemarin mencoba, kemudian sekarang mencoba lagi. Bisa matang," ujar Rodiyah.

Tak hanya itu, sejumlah warga juga memanfaatkan panasnya keramik lantai itu untuk menghangatkan kaki, dengan cara diinjak-injak seperti terapi. Kepala SDN Tropodo, Rosyidah mengaku, awalnya mendapat laporan lewat WA dari beberapa guru terkait kondisi lantai sekolahan itu.

"Saya kemudian lapor ke pihak desa dan ke dinas. Sedangkan yang lapor ke pihak kepolisian, para guru," kata Rosyidah.

Laporan pertama diterimanya pada Selasa (31/12/2019) siang. Setelah itu, banyak warga datang melihat dan mencoba panasnya lantai. Termasuk dengan memasak telur dan menggunakannya untuk memanaskan kaki, seperti terapi.

Dari laporan yang disampaikan kepala sekolah ke beberapa pihak itulah, beberapa pihak langsung mengambil tindakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Polisi memasang garis polisi di lokasi. Bahkan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin turun langsung bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk memastikan penyebab panasnya lantai tersebut.

Sebelum dibongkar, petugas sempat mengecek suhu panasnya. Mencapai 42 derajat celcius. Kemudian keramik dibongkar dan tanah dibawahnya digali. Penggalian sekitar 20 centimeter, tanah itu mengeluarkan asap. Petugas pun kembali melakukan pengecekan. Suhu udaranya mencapai 50 derajat celcius.

Setelah diperiksa, ternyata panas itu akibat pemasangan Arde di dalam tanah yang terbalik. Sehingga berakibat panas hingga ke tanah dan ke keramik lantai sekolah.


Sumber :
https://suryamalang.tribunnews.com/2020/01/03/bisa-menggoreng-telur-keramik-di-lantai-sdn-tropodo-sidoarjo-mendadak-panas-keanehan-pun-terjawab?page=all.

Kampung Lali Gadget

Di Kampung Sidoarjo Ini Anak Bakal Lupakan Gadget

Perkembangan teknologi diikuti maraknya gadget membuat anak dan remaja lebih memilih habiskan waktu dengan gadget ketimbang sosialisasi dengan lingkungannya.

Hal itu membuat keresahan seorang pemuda bernama Ahmad Irfandi. Ia membentuk Kampung Lali Gadget di Sidoarjo, Jawa Timur. Nama kampung ini dalam Bahasa Indonesia disebut juga "lupa gadget". Kampung ini tepatnya berada di Dusun Bendet, Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur.

Melalui kampung ini, anak dikenalkan dengan permainan tradisional antara lain egrang, dakon, dan wayang, balon gelembung, menembak botol gunakan peluru kertas, dan lain-lain. Demikian mengutip tayangan Liputan6, Rabu, (11/12/2019).

Kampung yang hadir sejak April 2018 ini terbentuk dengan bantuan sejumlah komunitas dan karang taruna setempat. Diharapkan anak-anak dan warga melestarikan permainan tradisional sedini mungkin. Selain itu mengajak anak-anak mengurangi bermain gawai yang dinilai dapat menyebabkan gangguan kejiwaan serta antisosial.

Ahmad Irfandi mengharapkan kampung lali gadget menjadi kampung percontohan bagi kampung-kampung lain untuk terus mengkampanyekan permainan tradisional dan mengurangi bermain gawai dan gadget sedini mungkin.

Kini kampung lali gadget ramai didatangi anak-anak yang ada di desa setempat, dan desa sekitarnya. Semua anak yang bermain harus bebas dari gadget. Gerakan Kampung Lali Gadget ini disambut baik para orangtua karena dapat mengurangi anak-anak bermain gawai dan mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya.


Sumber:
https://surabaya.liputan6.com/read/4131672/di-kampung-sidoarjo-ini-anak-bakal-lupakan-gadget

10 Tuntutan Mahasiswa Sidoarjo

Mahasiswa Sidoarjo Datangi DPRD Kabupaten Sidoarjo Sampaikan 10 Tuntutan

Jelang akhir kepemimpinan Syaiful Illah selaku Bupati Sidoarjo, mendapat sorotan tajam dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sidoarjo.

Senin, 9 desember 2019 ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sidoarjo dan mengusung 10 tuntutan untuk dikawal wakil rakyat Sidoarjo. Tuntutan tersebut adalah :

1. Percepat pendirian RSD wilayah barat TANPA menggunakan sistem KPBU
2. Relokasi PKL Gading fajar Sidoarjo demi terwujudnya Sentra Ekonomi Terpadu/UMKM di Sidoarjo
3. Realisasi frontage Gedangan-Waru sebagai pengurai kemacetan jalan
4. Optimalisasi program Wajib Belajar 9 tahun bagi masyarakat yang kurang mampu di Sidoarjo
5. Kesejahteraan tenaga pendidik (guru) di Sidoarjo
6. Revitalisasi pengelolaan sampah di Sidoarjo
7. Tolak sistem Outsourching di seluruh perusahaan di Sidoarjo
8. Mendesak Pemerintah Sidoarjo untuk membentuk pansus aset-aset daerah
9. Penghapusan desa yang sudah tidak aktif namun masih terdata sebagai penerima dana APBDesa
10. Memaksimalkan kinerja SKPD dalam penyerapan APBD sehingga tidak terjadi SILPA

Terhadap tuntutan ini, perwakilan mahasiswa diterima oleh Komisi A bersama Wakil Ketua DPRD Kayan dan perwakilan Komisi D Kesra Mimik Idayana. Dalam forum tersebut, persoalan KPBU disoroti tajam oleh mahasiswa. jika santer diberitakan bahwa RSD Krian tidak dibangun oleh APBD karena persoalan defisit anggaran, namun setelah PMII melakukan investigasi tidak ditemukan fakta hubungan antara defisit anggaran dengan pembangunan RSD Krian menggunakan APBD baik 2019 maupun 2020.

“Untuk itu kami mendesak Legislatif segera meminta Eksekutif Sidoarjo merealisasikan pembangunan RSD wilayah barat yang sangat dibutuhkan warga Sidoarjo. Jadi kami ini mengawal amanah kalo memang sudah digedog APBD ya kami akan kawal dan awasi pembangunannya” seperti yang disampaikan salah satu perwakilan PMII dihadapan wakil ketua dan komisi A serta komisi D.

Kayan, wakil ketua Dewan menyampaikan seluruh Anggota Dewan sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut, meski demikian menurutnya pembangunan ini masih terjadi perdebatan dari fraksi-fraksi yang ada. sebagian menyetujui menggunakan skema APBD, namun sebagian fraksi lain menolak dan kukuh pada skema KPBU. Pansus terkait ini sudah dibentuk dan melakukan kajian hukum, kajian fisik bahkan konsultasi ke berbagai pihak terkait serta pendampingan dari Tenaga Ahli, sehingga kami masih akan menunggu proses tersebut. Proses ini mohon juga dihargai, meski debatable.

“Untuk itu kami butuh dukungan, kawalan teman-teman mahasiswa semua bagaimana sih yang terbaik untuk Sidoarjo. pada kenyataannya kami konsisten sejak 2019 telah melakukan pengganggaran pembangunan RSD wilayah barat senilai 125 Milyar dan tahun ini kami anggarkan lagi 120 Milyar sudah digedog namun masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. jika evaluasi ini sudah turun, kami akan melakukan langkah-langkah konkrit dan kebijakan terkait ini” demikian jawab Kayan Wakil Ketua Dewan dari Fraksi Gerindra.

Sementara itu soal 10 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disikapi cukup serius oleh Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo yang juga berasal dari Fraksi Gerindra Mimik Idayana. Ia menilai, tuntutan mahasiswa Sidoarjo sangat relevan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Mahasiswa Sidoarjo masih cukup kritis menyikapi berbagai persoalan yang belum bisa diselesaikan sejak lama. salah satunya masalah PKL baik di gading fajar maupun gajah mada.

“Masalah PKL memang harus kita fasilitasi. tapi sebelum melakukan relokasi, Pemkab harus menyiapkan lahan dulu misalnya PKL gading fajar ada lahan kosong yang bisa digunakan. salah satunya di lahan kosong depan SMA 2, dulu sempat dipindah disana namun tanpa persiapan. lahan kosong itu tidak dipersiapkan dengan baik, jika hujan becek sehingga warga enggan kesana. persiapkanlah lokasi yang layak, misalnya tenda dll sehingga warga nyaman masuk arena PKL” demikian Mimik.

Persiapan lokasi serta pembenahan lahan untuk PKL ini pasti bisa diterima rekan-rekan PKL. Perhatian terhadap pedagang ini menjadi tanggung jawab bersama, Keberadaan PKL juga harus dipandang dari sisi manfaat, bermanfaat bagi para pedagang kecil pun bagi pembeli yang berada didekat lokasi strategis tersebut.

“Saya kira rekan-rekan PKL mau lah direlokasi asal Pemkab memfasilitasi lokasi tersebut dan melakukan pembenahan agar yang membeli juga nyaman. rapi, bersih, tidak kehujanan. saya kita mau kok mereka” sambung Mimik

Dari 10 tuntutan tersebut, Mimik Idayana akan melakukan kajian dan langkah-langkah konkret pada persoalan kesejahteraan rakyat utamanya bagi masyarakat kurang mampu di Sidoarjo. Pihaknya mulai melakukan kordinasi dengan aparatur Pemerintahan Desa terkait pendataan warga miskin yang layak diberi fasilitas bantuan dari berbagai skema bantuan Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Harus dilakukan pengawasan pada pendataan untuk mendapatkan data valid warga miskin yang layak dibantu. saya lihat soal pendataan ini cukup amburadul, karena data lama hanya di copy paste tanpa validasi. tuntutan rekan-rekan mahasiswa terkait bantuan pendidikan bagi warga tak mampu di Sidoarjo menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti baik persoalan data maupun bantuan yang sudah ada” pungkas Mimik.


Sumber :
https://surabayaonline.co/2019/12/10/mahasiswa-sidoarjo-datangi-dprd-kabupaten-sidoarjo-sampaikan-10-tuntutan/

Flyover Gedangan

Flyover Gedangan Butuh Lahan 1,3 Hektare Senilai Rp300 Miliar

Anggaran pembangunan Flyover Gedangan tetap diajukan ke Pemerintah Pusat setelah lahan untuk kebutuhan flyover terbebaskan. Lahan yang dibutuhkan seluas 1,3 hektare. Pembebasan lahan baru bisa dimulai di tahun anggaran 2020.

Sunarti Setyaningsih Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Sidoarjo mengatakan, perkiraan kebutuhan lahan itu muncul saat rapat koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jumat (15/3/2019) lalu.

"Mengacu harga lahan per meter dari pembebasan terakhir yang kami lakukan di Jalan Pahlawan, total anggaran yang perlu disiapkan besar sekali, ya," ujar perempuan yang akrab disapa Naning itu ketika dihubungi suarasurabaya.net, Kamis (21/3/2019).

Perkiraan biaya pembebasan lahan untuk Flyover Gedangan yang dia hitung berdasarkan hasil appraisal untuk lahan di Jalan Pahlawan Sidoarjo, kurang lebih mencapai Rp300 miliar.

"Perkiraannya Rp300 miliar. Nah, kemarin, kan, seperti yang saya sampaikan, kami baru mengusulkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan di APBD 2020. Nanti kami tambah. Tapi baru bisa secara bertahap. Mungkin tidak bisa semuanya, 2021 kami anggarkan lagi," katanya.

Dia membenarkan, sebagian besar ruko yang ada di sepanjang Jalur Surabaya-Sidoarjo di Gedangan akan terdampak pembebasan lahan. Demikian halnya di jalur sebaliknya.

Selain itu, u-turn atau putar balikan kendaraan di depan Pasmar nantinya juga akan ditutup permanen dibuatkan u-turn baru. Demikian halnya u-turn di depan perumahan Jayaland arah ke selatan. Namun, Naning menyebutkan, ini baru rancangan perkiraan.

"Karena kami belum menerima gambar rancangan detailnya, baik dari Dinas PU Provinsi maupun BBPJN. Kemarin di rapat hanya disampaikan perkiraan kebutuhan lahannya saja," ujarnya.

Dalam prosesnya, kata Naning, detail gambar Flyover Gedangan yang direncanakan sepanjang 477 meter dengan lebar 18 meter di dua jalur Surabaya-Sidoarjo itu sangat dibutuhkan untuk merencanakan pembebasan lahan.

"Tapi kemarin baru perkiraan saja. Kami belum dapat desain sebenarnya, berapa sih kebutuhan tanahnya? Gambarnya belum di-share (bagikan) ke kami," ujarnya.

Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim mengatakan, dia menyayangkan pembebasan lahan itu tidak bisa dipercepat karena alasan keterbatasan anggaran.

Sebab menurutnya, pengajuan anggaran dari Kementerian PU Perumahan Rakyat tidak bisa segera dilakukan bila pembebasan lahan ini belum berjalan. Dia pun mendorong agar Pemkab Sidoarjo bisa mempercepat pembebasan lahan ini.

"Makanya, waktu rapat kemarin saya usulkan supaya dianggarkan bertahap. Di PAPBD (Perencanaan APBD) 2020 dianggarkan, nanti PAPBD 2021 juga dianggarkan lagi. Jadi nanti pertengahan 2021 kami akan ajukan ke kementerian supaya bisa segera dilelang pengerjaannya," ujarnya.

Sekadar mengingatkan, lalu lintas di Simpang Gedangan Sidoarjo dinilai sudah sangat kritis sejak 2015 silam oleh akademisi yang melakukan studi kelayakan rencana pembangunan Flyover Gedangan.

Volume kendaraan yang melewati Simpang Gedangan saat itu sudah terlalu dipaksakan. Padahal sampai sekarang tidak ada upaya penambahan kapasitas jalan.

Hasil kajian para peneliti saat itu, volume kendaraan di Simpang Gedangan mencapai 2.131 satuan mobil penumpang (SMP) per jam. Padahal, kapasitas jalan itu hanya mampu menampung 1.523,79 SMP per jamnya.

Kebutuhan akan flyover di Simpang Gedangan, menurut para peneliti, sudah sangat mendesak. Percepatan pembangunan flyover demi mengurai kemacetan yang kerap terjadi juga akan berdampak penghematan biaya operasional kendaraan.(den/dwi/ipg)


Sumber :
https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/218404-Flyover-Gedangan-Butuh-Lahan-1,3-Hektare-Senilai-Rp300-Miliar

Penghapusan Desa Akibat Lumpur di Sidoarjo

Penghapusan Tujuh Desa Akibat Lumpur di Sidoarjo Tunggu Perda

JawaPos.com – Rencana penghapusan tujuh desa yang tenggelam dalam lumpur di Sidoarjo pada prinsipnya bergantung langkah hukum yang ditempuh pemda. Kemendagri hanya melakukan perubahan administratif bila langkah hukum dari pemda sudah jelas, yakni pembentukan perda.

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri Aferi S. Fudail menjelaskan, sebagaimana perintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan utama tetap ada di kabupaten. Baik untuk memekarkan, menggabungkan, menghapus, maupun mengubah status desa menjadi kelurahan dan sebaliknya.

”Penghapusannya (desa) tetap dengan perda. Karena pembentukannya lewat perda,” ujarnya kemarin (25/11). Dalam hal ini perda Kabupaten Sidoarjo. Melalui penerbitan perda tersebut, Pemkab dan DPRD Sidoarjo menyepakati untuk menghapus tujuh desa. Pihaknya hanya mengadministrasikan sesuai dengan petunjuk teknis di permendagri tentang penataan desa.

Setelah raperda penghapusan desa disetujui pemkab bersama DPRD, dokumennya dinaikkan ke provinsi. Gubernur akan mengevaluasi raperda tersebut. Bila gubernur setuju, raperda itu tinggal disempurnakan dan kemudian diundang-undangkan. Pada saat bersamaan, gubernur akan melaporkan penghapusan desa tersebut kepada Mendagri.

Mendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa akan mencabut kode administratif desa yang dihapus. Dengan demikian, saat raperda diundang-undangkan menjadi perda penghapusan desa, kode administratifnya juga sudah dihapus. Jadi, prosesnya perda dulu, baru pencabutan kode administratif. Bukan sebaliknya.

Aferi membenarkan bahwa Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan usul penghapusan desa-desa tersebut. ”Sedang kami proses,” tambahnya.


Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo
https://radarjember.jawapos.com/2019/11/26/penghapusan-tujuh-desa-akibat-lumpur-di-sidoarjo-tunggu-perda