Wednesday, December 11, 2019

Kampung Lali Gadget

Di Kampung Sidoarjo Ini Anak Bakal Lupakan Gadget


Perkembangan teknologi diikuti maraknya gadget membuat anak dan remaja lebih memilih habiskan waktu dengan gadget ketimbang sosialisasi dengan lingkungannya.

Hal itu membuat keresahan seorang pemuda bernama Ahmad Irfandi. Ia membentuk Kampung Lali Gadget di Sidoarjo, Jawa Timur. Nama kampung ini dalam Bahasa Indonesia disebut juga "lupa gadget". Kampung ini tepatnya berada di Dusun Bendet, Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur.

Melalui kampung ini, anak dikenalkan dengan permainan tradisional antara lain egrang, dakon, dan wayang, balon gelembung, menembak botol gunakan peluru kertas, dan lain-lain. Demikian mengutip tayangan Liputan6, Rabu, (11/12/2019).

Kampung yang hadir sejak April 2018 ini terbentuk dengan bantuan sejumlah komunitas dan karang taruna setempat. Diharapkan anak-anak dan warga melestarikan permainan tradisional sedini mungkin. Selain itu mengajak anak-anak mengurangi bermain gawai yang dinilai dapat menyebabkan gangguan kejiwaan serta antisosial.

Ahmad Irfandi mengharapkan kampung lali gadget menjadi kampung percontohan bagi kampung-kampung lain untuk terus mengkampanyekan permainan tradisional dan mengurangi bermain gawai dan gadget sedini mungkin.

Kini kampung lali gadget ramai didatangi anak-anak yang ada di desa setempat, dan desa sekitarnya. Semua anak yang bermain harus bebas dari gadget. Gerakan Kampung Lali Gadget ini disambut baik para orangtua karena dapat mengurangi anak-anak bermain gawai dan mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya.


Sumber:
https://surabaya.liputan6.com/read/4131672/di-kampung-sidoarjo-ini-anak-bakal-lupakan-gadget

Tuesday, December 10, 2019

10 Tuntutan Mahasiswa Sidoarjo

Mahasiswa Sidoarjo Datangi DPRD Kabupaten Sidoarjo Sampaikan 10 Tuntutan

Jelang akhir kepemimpinan Syaiful Illah selaku Bupati Sidoarjo, mendapat sorotan tajam dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sidoarjo.

Senin, 9 desember 2019 ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sidoarjo dan mengusung 10 tuntutan untuk dikawal wakil rakyat Sidoarjo. Tuntutan tersebut adalah :

1. Percepat pendirian RSD wilayah barat TANPA menggunakan sistem KPBU
2. Relokasi PKL Gading fajar Sidoarjo demi terwujudnya Sentra Ekonomi Terpadu/UMKM di Sidoarjo
3. Realisasi frontage Gedangan-Waru sebagai pengurai kemacetan jalan
4. Optimalisasi program Wajib Belajar 9 tahun bagi masyarakat yang kurang mampu di Sidoarjo
5. Kesejahteraan tenaga pendidik (guru) di Sidoarjo
6. Revitalisasi pengelolaan sampah di Sidoarjo
7. Tolak sistem Outsourching di seluruh perusahaan di Sidoarjo
8. Mendesak Pemerintah Sidoarjo untuk membentuk pansus aset-aset daerah
9. Penghapusan desa yang sudah tidak aktif namun masih terdata sebagai penerima dana APBDesa
10. Memaksimalkan kinerja SKPD dalam penyerapan APBD sehingga tidak terjadi SILPA

Terhadap tuntutan ini, perwakilan mahasiswa diterima oleh Komisi A bersama Wakil Ketua DPRD Kayan dan perwakilan Komisi D Kesra Mimik Idayana. Dalam forum tersebut, persoalan KPBU disoroti tajam oleh mahasiswa. jika santer diberitakan bahwa RSD Krian tidak dibangun oleh APBD karena persoalan defisit anggaran, namun setelah PMII melakukan investigasi tidak ditemukan fakta hubungan antara defisit anggaran dengan pembangunan RSD Krian menggunakan APBD baik 2019 maupun 2020.

“Untuk itu kami mendesak Legislatif segera meminta Eksekutif Sidoarjo merealisasikan pembangunan RSD wilayah barat yang sangat dibutuhkan warga Sidoarjo. Jadi kami ini mengawal amanah kalo memang sudah digedog APBD ya kami akan kawal dan awasi pembangunannya” seperti yang disampaikan salah satu perwakilan PMII dihadapan wakil ketua dan komisi A serta komisi D.

Kayan, wakil ketua Dewan menyampaikan seluruh Anggota Dewan sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut, meski demikian menurutnya pembangunan ini masih terjadi perdebatan dari fraksi-fraksi yang ada. sebagian menyetujui menggunakan skema APBD, namun sebagian fraksi lain menolak dan kukuh pada skema KPBU. Pansus terkait ini sudah dibentuk dan melakukan kajian hukum, kajian fisik bahkan konsultasi ke berbagai pihak terkait serta pendampingan dari Tenaga Ahli, sehingga kami masih akan menunggu proses tersebut. Proses ini mohon juga dihargai, meski debatable.

“Untuk itu kami butuh dukungan, kawalan teman-teman mahasiswa semua bagaimana sih yang terbaik untuk Sidoarjo. pada kenyataannya kami konsisten sejak 2019 telah melakukan pengganggaran pembangunan RSD wilayah barat senilai 125 Milyar dan tahun ini kami anggarkan lagi 120 Milyar sudah digedog namun masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. jika evaluasi ini sudah turun, kami akan melakukan langkah-langkah konkrit dan kebijakan terkait ini” demikian jawab Kayan Wakil Ketua Dewan dari Fraksi Gerindra.

Sementara itu soal 10 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disikapi cukup serius oleh Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo yang juga berasal dari Fraksi Gerindra Mimik Idayana. Ia menilai, tuntutan mahasiswa Sidoarjo sangat relevan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Mahasiswa Sidoarjo masih cukup kritis menyikapi berbagai persoalan yang belum bisa diselesaikan sejak lama. salah satunya masalah PKL baik di gading fajar maupun gajah mada.

“Masalah PKL memang harus kita fasilitasi. tapi sebelum melakukan relokasi, Pemkab harus menyiapkan lahan dulu misalnya PKL gading fajar ada lahan kosong yang bisa digunakan. salah satunya di lahan kosong depan SMA 2, dulu sempat dipindah disana namun tanpa persiapan. lahan kosong itu tidak dipersiapkan dengan baik, jika hujan becek sehingga warga enggan kesana. persiapkanlah lokasi yang layak, misalnya tenda dll sehingga warga nyaman masuk arena PKL” demikian Mimik.

Persiapan lokasi serta pembenahan lahan untuk PKL ini pasti bisa diterima rekan-rekan PKL. Perhatian terhadap pedagang ini menjadi tanggung jawab bersama, Keberadaan PKL juga harus dipandang dari sisi manfaat, bermanfaat bagi para pedagang kecil pun bagi pembeli yang berada didekat lokasi strategis tersebut.

“Saya kira rekan-rekan PKL mau lah direlokasi asal Pemkab memfasilitasi lokasi tersebut dan melakukan pembenahan agar yang membeli juga nyaman. rapi, bersih, tidak kehujanan. saya kita mau kok mereka” sambung Mimik

Dari 10 tuntutan tersebut, Mimik Idayana akan melakukan kajian dan langkah-langkah konkret pada persoalan kesejahteraan rakyat utamanya bagi masyarakat kurang mampu di Sidoarjo. Pihaknya mulai melakukan kordinasi dengan aparatur Pemerintahan Desa terkait pendataan warga miskin yang layak diberi fasilitas bantuan dari berbagai skema bantuan Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Harus dilakukan pengawasan pada pendataan untuk mendapatkan data valid warga miskin yang layak dibantu. saya lihat soal pendataan ini cukup amburadul, karena data lama hanya di copy paste tanpa validasi. tuntutan rekan-rekan mahasiswa terkait bantuan pendidikan bagi warga tak mampu di Sidoarjo menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti baik persoalan data maupun bantuan yang sudah ada” pungkas Mimik.


Sumber :
https://surabayaonline.co/2019/12/10/mahasiswa-sidoarjo-datangi-dprd-kabupaten-sidoarjo-sampaikan-10-tuntutan/

Wednesday, December 4, 2019

Flyover Gedangan

Flyover Gedangan Butuh Lahan 1,3 Hektare Senilai Rp300 Miliar


Anggaran pembangunan Flyover Gedangan tetap diajukan ke Pemerintah Pusat setelah lahan untuk kebutuhan flyover terbebaskan. Lahan yang dibutuhkan seluas 1,3 hektare. Pembebasan lahan baru bisa dimulai di tahun anggaran 2020.

Sunarti Setyaningsih Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Sidoarjo mengatakan, perkiraan kebutuhan lahan itu muncul saat rapat koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jumat (15/3/2019) lalu.

"Mengacu harga lahan per meter dari pembebasan terakhir yang kami lakukan di Jalan Pahlawan, total anggaran yang perlu disiapkan besar sekali, ya," ujar perempuan yang akrab disapa Naning itu ketika dihubungi suarasurabaya.net, Kamis (21/3/2019).

Perkiraan biaya pembebasan lahan untuk Flyover Gedangan yang dia hitung berdasarkan hasil appraisal untuk lahan di Jalan Pahlawan Sidoarjo, kurang lebih mencapai Rp300 miliar.

"Perkiraannya Rp300 miliar. Nah, kemarin, kan, seperti yang saya sampaikan, kami baru mengusulkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan di APBD 2020. Nanti kami tambah. Tapi baru bisa secara bertahap. Mungkin tidak bisa semuanya, 2021 kami anggarkan lagi," katanya.

Dia membenarkan, sebagian besar ruko yang ada di sepanjang Jalur Surabaya-Sidoarjo di Gedangan akan terdampak pembebasan lahan. Demikian halnya di jalur sebaliknya.

Selain itu, u-turn atau putar balikan kendaraan di depan Pasmar nantinya juga akan ditutup permanen dibuatkan u-turn baru. Demikian halnya u-turn di depan perumahan Jayaland arah ke selatan. Namun, Naning menyebutkan, ini baru rancangan perkiraan.

"Karena kami belum menerima gambar rancangan detailnya, baik dari Dinas PU Provinsi maupun BBPJN. Kemarin di rapat hanya disampaikan perkiraan kebutuhan lahannya saja," ujarnya.

Dalam prosesnya, kata Naning, detail gambar Flyover Gedangan yang direncanakan sepanjang 477 meter dengan lebar 18 meter di dua jalur Surabaya-Sidoarjo itu sangat dibutuhkan untuk merencanakan pembebasan lahan.

"Tapi kemarin baru perkiraan saja. Kami belum dapat desain sebenarnya, berapa sih kebutuhan tanahnya? Gambarnya belum di-share (bagikan) ke kami," ujarnya.

Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim mengatakan, dia menyayangkan pembebasan lahan itu tidak bisa dipercepat karena alasan keterbatasan anggaran.

Sebab menurutnya, pengajuan anggaran dari Kementerian PU Perumahan Rakyat tidak bisa segera dilakukan bila pembebasan lahan ini belum berjalan. Dia pun mendorong agar Pemkab Sidoarjo bisa mempercepat pembebasan lahan ini.

"Makanya, waktu rapat kemarin saya usulkan supaya dianggarkan bertahap. Di PAPBD (Perencanaan APBD) 2020 dianggarkan, nanti PAPBD 2021 juga dianggarkan lagi. Jadi nanti pertengahan 2021 kami akan ajukan ke kementerian supaya bisa segera dilelang pengerjaannya," ujarnya.

Sekadar mengingatkan, lalu lintas di Simpang Gedangan Sidoarjo dinilai sudah sangat kritis sejak 2015 silam oleh akademisi yang melakukan studi kelayakan rencana pembangunan Flyover Gedangan.

Volume kendaraan yang melewati Simpang Gedangan saat itu sudah terlalu dipaksakan. Padahal sampai sekarang tidak ada upaya penambahan kapasitas jalan.

Hasil kajian para peneliti saat itu, volume kendaraan di Simpang Gedangan mencapai 2.131 satuan mobil penumpang (SMP) per jam. Padahal, kapasitas jalan itu hanya mampu menampung 1.523,79 SMP per jamnya.

Kebutuhan akan flyover di Simpang Gedangan, menurut para peneliti, sudah sangat mendesak. Percepatan pembangunan flyover demi mengurai kemacetan yang kerap terjadi juga akan berdampak penghematan biaya operasional kendaraan.(den/dwi/ipg)


Sumber :
https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/218404-Flyover-Gedangan-Butuh-Lahan-1,3-Hektare-Senilai-Rp300-Miliar

Monday, November 25, 2019

Penghapusan Desa Akibat Lumpur di Sidoarjo

Penghapusan Tujuh Desa Akibat Lumpur di Sidoarjo Tunggu Perda


JawaPos.com – Rencana penghapusan tujuh desa yang tenggelam dalam lumpur di Sidoarjo pada prinsipnya bergantung langkah hukum yang ditempuh pemda. Kemendagri hanya melakukan perubahan administratif bila langkah hukum dari pemda sudah jelas, yakni pembentukan perda.

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri Aferi S. Fudail menjelaskan, sebagaimana perintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan utama tetap ada di kabupaten. Baik untuk memekarkan, menggabungkan, menghapus, maupun mengubah status desa menjadi kelurahan dan sebaliknya.

”Penghapusannya (desa) tetap dengan perda. Karena pembentukannya lewat perda,” ujarnya kemarin (25/11). Dalam hal ini perda Kabupaten Sidoarjo. Melalui penerbitan perda tersebut, Pemkab dan DPRD Sidoarjo menyepakati untuk menghapus tujuh desa. Pihaknya hanya mengadministrasikan sesuai dengan petunjuk teknis di permendagri tentang penataan desa.

Setelah raperda penghapusan desa disetujui pemkab bersama DPRD, dokumennya dinaikkan ke provinsi. Gubernur akan mengevaluasi raperda tersebut. Bila gubernur setuju, raperda itu tinggal disempurnakan dan kemudian diundang-undangkan. Pada saat bersamaan, gubernur akan melaporkan penghapusan desa tersebut kepada Mendagri.

Mendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa akan mencabut kode administratif desa yang dihapus. Dengan demikian, saat raperda diundang-undangkan menjadi perda penghapusan desa, kode administratifnya juga sudah dihapus. Jadi, prosesnya perda dulu, baru pencabutan kode administratif. Bukan sebaliknya.

Aferi membenarkan bahwa Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan usul penghapusan desa-desa tersebut. ”Sedang kami proses,” tambahnya.


Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo
https://radarjember.jawapos.com/2019/11/26/penghapusan-tujuh-desa-akibat-lumpur-di-sidoarjo-tunggu-perda

Sunday, November 10, 2019

Bioskop Cinépolis di Lippo Plaza Sidoarjo

Cinemaxx Membuka Bioskop Cinépolis Pertama di Indonesia
Sep 19, 2019


PT Cinemaxx Global Pasifik, perusahaan bioskop dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia, akan mengubah semua nama bioskopnya dari “Cinemaxx” menjadi “Cinépolis” untuk menjadi bagian dari operator bioskop kedua terbesar di dunia, dimulai dari bulan ini.

Semua 53 bioskop yang beroperasional di seluruh Indonesia saat ini sedang dalam proses
perubahan nama secara progresif yang dijadwalkan untuk selesai pada pertengahan kuartal ke-4 di
tahun 2019. Perubahan nama datang juga dilengkapi dengan peningkatan kualitas menonton
bioskop yang lebih baik lagi, dan juga bertujuan untuk meningkatkan posisi Cinépolis sebagai
penyedia layanan hiburan kelas dunia.

Selain dari perubahan nama, format menonton di Cinemaxx seperti Cinemaxx Gold, Deluxe, dan
UltraXD akan diubah menjadi Cinépolis VIP, Luxe, dan MacroXE secara berurutan. Para penonton
film dapat mengharapkan pelayanan dan pengalaman terbaik dari operasional bioskop kelas dunia
yang diadaptasikan untuk memenuhi selera dan budaya penduduk Indonesia.

“Pembukaan bioskop baru kami di Lombok, Sidoarjo, dan Bogor pada bulan ini akan membawa
nama Cinépolis dengan bangga!” kata Gerald Dibbayawan, selaku Chief Executive Officer. “Hal ini
akan diikuti oleh semua bioskop kami, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuka, dalam
membawa era baru bioskop di Indonesia. Kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas hiburan terbaik bagi penonton kami.”

Gerald menambahkan “Dengan adanya Cinépolis, kami akan membawa keahlian dan pengalaman
operasional bioskop yang tidak ada duanya di Indonesia. Selain Cinépolis, tidak ada yang lebih baik
dalam membawa standar global di dunia hiburan. Kami juga dengan bangga mengumumkan
peluncuran konsep bioskop baru yang kami sebut Cinépolis JOMO di Cinépolis Lippo Plaza
Ekalokasari. Konsep ini memiliki fitur bean bag, dimana para penonton bioskop bisa menikmati film
blockbuster terbaru dengan nyaman. Format baru yang unik ini adalah yang pertama di Indonesia,
memberikan para penonton pengalaman “joy-of-missing-out” untuk terlepas dari kepenatan sehari - hari selama 24 jam. Ini adalah kesempatan untuk menikmati film sepenuhnya dengan keluarga dan
teman.”

Dalam kuartal 4 di tahun 2018, Lippo Group, salah satu group pemimin consumer service di
Indonesia, dan anak perusahaannya PT Cinemaxx Global Pasifik, telah memasuki permitraan
strategis dengan jaringan bioskop kedua terbesar di dunia, Cinépolis, untuk membawa visi
perusahaan dalam menjadi pemain dominan dalam industri bioskop Indonesia.

Dengan adanya penambahan lokasi dan layar yang dibuka pada bulan ini, Cinépolis Indonesia
memiliki total 55 lokasi dengan 269 layar diseluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi cinepolis.co.id dan www.cinemaxxtheater.com


Tentang Cinépolis

Cinépolis didirikan di Mexico pada tahun 1971. Saat ini Cinépolis telah memposisikan dirinya sebagai jaringan bioskop kedua terbesar di dunia dalam hal penonton, beroperasi di 691 kompleks bioskop dengan 5,609 layar dan menghibur lebih dari 338 juta penonton setiap tahunnya dengan kehadiran global di 17 negara.

Cinépolis adalah jaringan bioskop pertama di dunia yang mempelopori konsep bioskop mewah pertama pada tahun 1999 di kota Mexico. Cinépolis bertujuan untuk memberikan penontonnya pengalaman terbaik dalam hiburan menonton, dan memiliki tenaga kerja lebih dari 39,185 orang di seluruh dunia untuk mendukung misi perusahaan.


Sumber :
https://www.cinemaxxtheater.com/NewsDetails.aspx?id=59

Thursday, July 4, 2019

Ciplaz Sidoarjo

PT Nusantara Sejahtera Raya melakukan akselerasi sepanjang kuartal pertama 2019. Sebelumnya merilis Gressmall XXI di Gresik, Jawa Timur, pada medio Januari lalu, laju ekspansi pengelola gerai bioskop Cinema 21/Cinema XXI, The Premiere, dan IMAX.

Dilanjutkan dalam rentang waktu Februari 2019 hingga awal April ini, Nusantara Sejahtera Raya telah melansir tujuh gerai bioskop anyar, yang mencakup Jamtos XXI (Jambi), Transmart MX Mall XXI (Malang), Suzuya Rantau Prapat XXI (Sumatera Utara), Ciplaz Klender XXI (Jakarta Timur), Ciplaz Sidoarjo XXI (Jawa Timur), TSM (Trans Studio Mall) XXI Bali, serta Transmart Jember XXI (Jawa Timur).

Ya benar, Ciplaz Sidoarjo XXI (Jawa Timur).


Kota Sidoarjo memiliki bioskop baru, yaitu Ciplaz yang tampil mewah berkelas, sebuah bioskop baru di jaringan Cinema 21. Ini adalah jaringan bioskop terbesar di bawah naungan grup Agung Sedayu, yang terkenal dengan kualitas suaranya yang tinggi.

Ciplaz Sidoarjo (City Plaza) berada di Jl Diponegoro yang dulunya adalah pusat perbelanjaan Ramayana, yang sudah direnovasi.

Jaringan bioskop Cineplex 21 adalah yang terbesar, karena hadir di berbagai kota di Indonesia. Jaringan sinema ini baru-baru ini memperkenalkan tiga konsep merek, yaitu Cinema 21, Cinema XXI, The Premiere, IMAX.

Perbedaan antara merek bioskop bertujuan untuk menargetkan pasar sasaran yang berbeda. Namun kelebihan jaringan ini tentu saja sejumlah besar bioskop dan Dolby Atmos dan teknologi audio THX.


Sumber :
https://wargadarjo.net/bioskop-cinema-xxi-hadir-di-sidoarjo/
http://student.blog.dinus.ac.id/faiz/2019/05/01/ramaikan-kota-sidoarjo-bioskop-ciplaz-tampil-mewah-berkelas/
http://www.berita-bisnis.com/berita/5103--bertambah-cinema-xxi-yang-dibuka-di-trans-studio-mall.html

Sumber foto :
https://pikstagram.com/cityplazasidoarjo

Sunday, February 10, 2019

Rumput Laut Sidoarjo Luar Biasa

Menteri Susi: Keberhasilan Pembudidaya Rumput Laut Sidoarjo Luar Biasa

9 Feb 2019 - 22:04


Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengapresiasi budi daya rumput laut yang dilakukan oleh warga Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Keberhasilan para petani rumput laut itu sangat luar biasa. Karena dengan rumput laut tersebut, sebanyak 300 kepala keluarga yang tinggal di pinggiran Sidoarjo ini sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan mampu membeli kendaraan lebih dari satu,” katanya di Sidoarjo, Jatim, Sabtu.

Ia mengatakan, petani rumput laut di daerah tersebut setiap bulannya mampu menghasilkan 600 ton. Sebagai bentuk apresiasi pihaknya akan memberikan bantuan langsung umum kepada petani supaya mereka bisa terus berkembang.

Selain rumput laut warga di dusun ini juga membudidaya ikan, udang dan kepiting. Melihat lokasi seperti ini, dirinya sangat tersentuh dan bahagia karena ada masyarakat yang berusaha mandiri bahkan berhasil hidup mandiri.

“Melihat seperti ini pihak pemerintah akan membantu tol laut, nantinya juga akan membantu melakukan pemasaran seperti ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, semangat kerja masyarakat di Sidoarjo perlu diapresiasi karena tidak putus asa meski infrastrukturnya tidak mendukung. Selain itu, karena ada masyarakat dengan kemampuannya tersendiri mampu melakukan sesuatu yang berkelanjutan serta tidak merusak alam.

“Untuk infrastrukturnya akan kami bantu untuk disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Karena, infrastruktur itu salah satu pendukung masyarakat petani rumput laut agar bisa lebih maju dan mampu ekspor sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan memberikan bantuan kepada para petani rumput laut dan juga masyarakat setempat yang menjadi pengepul.

“Untuk sementara petani atau pekerja budi daya rumput laut akan diberikan pinjaman Rp10 juta, sedangkan pengepul diberikan Rp50 juta. dengan bunga yang lunak sebesar 3 persen,” katanya.


Sumber :
https://www.cendananews.com/2019/02/menteri-susi-keberhasilan-pembudidaya-rumput-laut-sidoarjo-luar-biasa.html

Monday, January 21, 2019

Banjir Pasang Air Laut

Banjir Kian Meluas, Sulit Surut karena Air Pasang

22 JANUARI 2019


Hujan deras dan merata yang terjadi pada Minggu (20/1) sore dan Senin (21/1) siang membuat berapa kawasan di Kota Delta terendam banjir. Air menggenang di kawasan permukiman hingga jalan raya.

Dari pantauan Radar Sidoarjo, titik banjir di Sidoarjo di awal tahun ini menyebar di sejumlah kecamatan. Di kawasan kota berada di Sidokare dan Jalan Raya Janti depan Lippo Mall Jalan, Pahlawan.     

Di kawasan Gedangan, genangan air salah satunya di Dusun Demeling, Desa Gedangan. Air masuk hingga permukiman warga setinggi 50 sentimeter. Ketinggian air bahkan mencapai satu meter saat hujan deras pada malam hari.

Aktivitas warga pun sempat terganggu karena genangan air yang masuk ke dalam rumah. Banjir melanda tiga RT, yakni RT 1, 2, 3 di wilayah RW 4. “Banjirnya parah, susah surut. Apalagi saat hujan deras,” keluh Agus, salah satu warga Gedangan.

Kawasan Sedati juga terkena imbas. Salah satunya Jalan Raya Juanda yang terkena genangan air hingga 60 sentimeter. Tingginya air tersebut membuat sejumlah motor yang nekat melintas mogok.

Polisi pun harus turun ke jalan mengatur akses jalan ke Bandara Internasional Juanda. Kondisi itu membuat jalan dari arah timur ke barat maupun sebaliknya sempat macet hingga Senin siang.

Sedangkan di kawasan Tropodo, Kecamatan Waru, yang juga langganan banjir masih mengalami hal serupa. Sama halnya di Kupang, Kecamatan Jabon, yang diperkirakan dapat kiriman air dari luapan sungai di kawasan tersebut.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sudah memerintahkan dinas terkait untuk mengantipasi genangan air yang terjadi di sejumlah kawasan. Namun, bupati yang akrab disapa Abah Ipul ini juga berharap air pasang laut tidak mempengaruhi banjir di Kabupaten Sidoarjo. “Jika air pasang, maka air sungai akan meluap itu juga akan berdampak pada banjir,” ujarnya.

Bupati dua periode ini menegaskan, pompa air yang dimiliki oleh OPD diharapkan bisa diletakkan pada titik-titik strategis. Diharapkan bisa mengurangi genangan air untuk dialirkan ke sungai. “Misalnya, di Jalan Raya Juanda sudah kita tempatkan pompa air dengan skala penyedotan yang besar,” katanya.

Menurut dia, solusi jangka pendek dilakukan dengan pompa air. Kawasan warga yang kebanjiran harus diperhatikan secara berkala. “Pompa air harus bekerja dan dipantau terus,” ucapnya.

Untuk solusi jangka panjang, Abah ipul menambahkan, normalisasi harus dilakukan di sungai-sungai yang berada di Sidoarjo. Pengendapan sungai harus diatasi dengan normalisasi yang tepat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo Dwijo Prawito sudah menempatkan sejumlah staf BPBD untuk memantau kondisi banjir. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan menurunkan personel. “Kondisi masih terpantau aman. Warga yang kebanjiran terus kita monitor,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bakorwil 3 Provinsi Jawa Timur Benny Sampirwanto mengatakan, banjir yang menggenangi sejumlah lokasi di Kabupaten Sidoarjo sejak Minggu (20/1) sore karena Sidoarjo belum memiliki fasilitas untuk menangani banjir.

"Sidoarjo ini berbeda dengan Surabaya. Kalau Surabaya sudah terkelola dengan baik, begitu daerah banjir bisa teratasi dengan adanya pompa air. Sedangkan kondisi wilayah Sidoarjo yang sangat luas masih belum memiliki fasilitas untuk menangani banjir seperti pompa air," kata Benny.

Selain itu, menurut Benny, banjir yang menggenangi Sidoarjo sejak Minggu lalu adalah banjir rob atau pasang air laut. Air tidak bisa ke laut sehingga terhenti di beberapa lokasi dan menggenang. Genangan banjir rob itu tidak hanya terjadi di Sidoarjo, tapi juga di Jombang dan Pasuruan.

"Saya akan audiensi dengan Bupati Sidoarjo karena memang masalah banjir ini membutuhkan dana yang besar. Kalau Surabaya APBD-nya besar. Nanti juga saya akan temui bupati untuk identifikasi masalah di daerah," ujarnya.

Jika di daerah tidak memiliki dana yang cukup, menurut Benny, permasalahan akan segera dilaporkan ke Gubernur Jatim. "Tentunya nanti akan diberikan alternatif seperti menyurati pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi seperti apa. Yang penting, intinya duduk bersama dulu untuk mengetahui kemampuan kabupaten/kota dan provinsi itu bagaimana," tegasnya.


Sumber :

https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/01/22/115246/banjir-kian-meluas-sulit-surut-karena-air-pasang

Related Posts