Frontage Road dan RSUD Sibar

Frontage Road dan RSUD Sibar Bakal Masuk Program 100 Hari Pertama Gus Muhdlor-Subandi

17 Desember 2020

Program pembangunan Frontage Road (FR) dan RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) menjadi target pasangan calon Ahmad Muhdlor Ali-Subandi dalam waktu 100 hari masa kerjanya setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Sidoarjo, lalu dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Gus Muhdlor, sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, kedua program pembangunan tersebut menjadi salah satu program prioritas yang harus segera direalisasikan. Sebab kedua program tersebut sudah lama dinantikan masyarakat Sidoarjo.

“Kami komitmen untuk merealisasikan hal itu sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Meskipun hanya sejengkal, kami akan realisasikan itu sebagai wujud pengabdian kami untuk masyarakat,” kata Gus Muhdlor dalam konferensi pers di posko pemenangannya, Kamis (17/12/2020).

Terkait pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan FR, Gus Muhdlor mengatakan sudah memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya. Salah satunya ialah dengan menggunakan skema ganti untung.

“Jadi bukan ganti rugi lagi yang dipakai. Kami akan pakai pendekatan yang humanis diiringi dengan harga yang bagus. Jika ternyata tim yang di lapangan nanti tidak bisa menyelesaikan, maka saya akan turun langsung dengan cara pendekatan yang baik,” tuturnya.

Lebih lanjut dia juga mengatakan, pemulihan ekonomi akibat pandemi saat ini juga menjadi prioritasnya. Hal itu akan berseiring dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang sudah sekian lama dinanti masyarakat.

“Termasuk juga pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), perngerukan sungai untuk mengatasi banjir, serta pelayanan cepat 24 jam yang akan kami sediakan untuk seluruh masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.

Sumber :

https://sidoarjonews.id/frontage-road-dan-rsud-sibar-bakal-masuk-program-100-hari-pertama-gus-muhdlor-subandi/

Frontage Road Sidoarjo

Frontage Road Sidoarjo dan RS Barat jadi Ganjalan Berat

19 Juni 2019

JawaPos.com – Tanda-tanda semakin kuat. Prediksi bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) bakal lebih dari Rp 1 triliun makin mendekati kenyataan. Indikasinya, pembebasan lahan dan pembangunan fisik frontage road serta pembangunan RSUD Sidoarjo Barat terancam tidak terlaksana. Anggarannya ratusan miliar.

Lahan frontage road (FR) disiapi anggaran Rp 150 miliar. Pembebasan Rp 100 miliar. Targetnya tuntas akhir tahun. Pembangunan fisik Rp 50 miliar. Namun, upaya pembebasan lahan masih tersendat. Baik proses hibah maupun pembelian tanah warga. Jika tanah tidak bebas, pembangunan fisik belum bisa dilakukan.

Program lain yang juga terancam gagal ialah pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Padahal, APBD sudah menyediakan dana Rp 125 miliar. Sayang, anggaran itu belum terserap. Ada pula tunjangan RT/RW serta badan permusyawaratan desa (BPD). Nilainya berkisar Rp 60 miliar. Belum terealisasi juga.

Belum termasuk program bidang infrastruktur lain. Misalnya, pembangunan jalan beton di 30 ruas. Total anggarannya mencapai Rp 150 miliar. Sampai saat ini baru tahap lelang.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, pemkab seharusnya menjalankan seluruh program itu. Kegiatan tersebut sudah diputuskan dalam rapat pembahasan APBD 2019. ’’Masuk perda. Konsekuensinya harus berjalan,’’ ujarnya.

Memang, lanjut dia, anggaran ratusan miliar itu masih bisa terserap. Caranya? Peruntukan anggaran digeser saat pembahasan perubahan anggaran dan keuangan (PAK). Cara tersebut bisa dilakukan. ’’Dampaknya, program prioritas molor lagi,’’ tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono telah memprediksi nilai silpa APBD Sidoarjo 2019 masih lebih dari Rp 1 triliun. Taufik menyebutkan, pada 2019, Pemkab Sidoarjo menarget silpa ”hanya” Rp 600 miliar. Namun, dia tidak yakin. Sebab, program pembangunan fisik, misalnya, butuh waktu dalam realisasinya. ”Anggaran pembangunan jadi sia-sia,” ujar legislator PDIP itu kepada Jawa Pos Senin (17/6).

Asisten I Heri Soesanto menambahkan, pemkab sebenarnya sudah menyusun langkah antisipasi agar silpa tidak membengkak. Yaitu, pengetatan program yang berjalan. Program yang dirancang pada triwulan pertama harus dikerjakan sesuai waktu. ’’Tidak bisa dikerjakan di triwulan kedua,’’ jelasnya.

Sayang, aturan itu belum berjalan. Sebagian besar OPD tidak patuh. Menurut Heri, ada sejumlah penyebab. Program fisik, misalnya, membutuhkan tahapan panjang. Mulai lelang, penetapan pemenang, hingga pengerjaan.

Alasan lain, OPD sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan. Sebab, anggaran bersumber dari APBD. ’’Prinsip kehati-hatian ini membuat program berjalan lambat,’’ tuturnya.

Namun, tegas Heri, program kerja tetap program kerja. Apa yang sudah dibahas harus berjalan. Terlebih kegiatan prioritas. Pemkab menyiapkan sanksi jika program tidak terlaksana. Apa sanksinya? ’’Kalau serapan minim, tunjangan kinerja (tukin) dipotong,’’ ucapnya.

Mantan Kabag hukum pemkab itu menambahkan, sanksi tersebut bukan hanya pengurangan pendapatan. Karir PNS juga terimbas. ’’Karena kinerja tidak optimal. Itu jadi catatan pemkab,’’ jelasnya.

Minimnya serapan anggaran menjadi perhatian Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin. Cak Nur –panggilan akrabnya– mengingatkan, tidak ada alasan program kerja tidak berjalan. ’’Saya tegaskan seluruhnya harus jalan. Kami bakal evaluasi,’’ ujarnya.

Sumber :

https://www.jawapos.com/surabaya/19/06/2019/frontage-road-sidoarjo-dan-rs-barat-jadi-ganjalan-berat/

Jalur Lingkar Barat Segera Dituntaskan

Masuk Program Prioritas RPJMD Jalur Lingkar Barat Segera Dituntaskan

NOVEMBER 21, 2018

Untuk menuntaskan proyek jalan lingkar barat , Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) akan segera membangun overpass diatas rel Kereta Api dan lahan milik pengembang agar jalan itu bisa tersambung.

Kepala Dinas PU-PR Sidoarjo, Sigit Setyawan mengatakan, proyek jalan ini merupakan salah satu program prioritas yang masuk dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

“Karena masuk program priotitas RPJMD maka Jalan lingkar barat ini akan segera kami tuntaskan,” ucapnya, Selasa (20/11/2018).

Disampaikannya, terkait rencana pembangunan Overpass untuk jalan lingkar barat ini, pihaknya masih menunggu survey dari Kementerian Perhubungan.

“Secara prinsip Overpass sudah disetujui kementerian, tinggal dicek ke lapangan,” ujar Sigit.

Overpass ini rencananya akan dibangun oleh pengembang yang lahannya dilewati oleh jalan ini. Overpaas ini untuk menghubungkan jalan lingkar barat yang terhalang oleh lahan pengembang, antara titik di Desa Sumokali dan Desa Sugihwaras Kecamatan Candi.

Dijelaskan Sigit, jalan lingkar barat di titik Sumokali-Sugihwaras ini akan tersambung bila  Overpass selesai dibangun. Pengurukan lahan yang disambungkan dengan Overpass sudah dilakukan,  yaitu di sisi utara Sumokali dan sisi selatan Sugihwaras.

Pengaspalan akan bisa dilakukan kalau Overpass ini selesai, dan targetnya Overpass dibangun sesegera mungkin, yakni tahun 2019.

“Kalau Overpass sudah jadi, baru kita melakukan pengaspalan,”tutur Sigit.

Untuk jalan lingkar barat titik Sumokali hingga Sugihwaras, panjangnya sekitar 1,1 Kilometer. Total panjang sekitar 8 Kilometer. Untuk sisi selatan, jalan ini akan tembus hingga bundaran Ketapang, Tanggulangin.

Sedangkan sisi utara, tembus hingga kawasan jalan dekat Musuem Mpu Tantular, Buduran. jalan ini melewati kawasan Perum Taman Pinang, bundaran GOR, hingga Jalan Pagerwojo.

Proyek jalan lingkar barat dimulai dengan pembebasan lahan sejak tahun 2014. Pekerjaan berlanjut hingga pengurukan badan jalan pada tahun 2017. Untuk pembebasan lahan, pemkab telah mengucurkan dana sekitar Rp 30 Miliar dan untuk pengurukan badan jalan, menyerap dana sekitar Rp 12 Miliar.

Masih kata Sigit, jika jalan lingkar  barat ini selesai maka akan bisa  mengurangi kemacetan kawasan kota Sidoarjo. Kendaraan dari Porong yang hendak menuju Surabaya, tidak perlu masuk kota dengan melewati JL KH Mukmin hingga Jl Diponegoro. Kendaraan ini bisa melewati jalan lingkar barat dari arah Bundaran Ketapang dan keluar di kawasan Museum Mpu Tantular.

Selain itu, ekonomi sosial masyarakat akan terangkat bila jalan lingkar barat ini selesai.

“Pembangunan infrastuktur jalan tentu saja berdampak pada munculnya kawasan ekonomi dan perdagangan serta sosial di sekitarnya,” tandasnya.

Sumber :

https://sidoarjoterkini.com/2018/11/21/masuk-program-prioritas-rpjmd-jalur-lingkar-barat-segera-dituntaskan/