Mahasiswa Sidoarjo Datangi DPRD Kabupaten Sidoarjo Sampaikan 10 Tuntutan
Jelang akhir kepemimpinan Syaiful Illah selaku Bupati Sidoarjo, mendapat sorotan tajam dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sidoarjo.
Senin, 9 desember 2019 ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sidoarjo dan mengusung 10 tuntutan untuk dikawal wakil rakyat Sidoarjo. Tuntutan tersebut adalah :
1. Percepat pendirian RSD wilayah barat TANPA menggunakan sistem KPBU
2. Relokasi PKL Gading fajar Sidoarjo demi terwujudnya Sentra Ekonomi Terpadu/UMKM di Sidoarjo
3. Realisasi frontage Gedangan-Waru sebagai pengurai kemacetan jalan
4. Optimalisasi program Wajib Belajar 9 tahun bagi masyarakat yang kurang mampu di Sidoarjo
5. Kesejahteraan tenaga pendidik (guru) di Sidoarjo
6. Revitalisasi pengelolaan sampah di Sidoarjo
7. Tolak sistem Outsourching di seluruh perusahaan di Sidoarjo
8. Mendesak Pemerintah Sidoarjo untuk membentuk pansus aset-aset daerah
9. Penghapusan desa yang sudah tidak aktif namun masih terdata sebagai penerima dana APBDesa
10. Memaksimalkan kinerja SKPD dalam penyerapan APBD sehingga tidak terjadi SILPA
Terhadap tuntutan ini, perwakilan mahasiswa diterima oleh Komisi A bersama Wakil Ketua DPRD Kayan dan perwakilan Komisi D Kesra Mimik Idayana. Dalam forum tersebut, persoalan KPBU disoroti tajam oleh mahasiswa. jika santer diberitakan bahwa RSD Krian tidak dibangun oleh APBD karena persoalan defisit anggaran, namun setelah PMII melakukan investigasi tidak ditemukan fakta hubungan antara defisit anggaran dengan pembangunan RSD Krian menggunakan APBD baik 2019 maupun 2020.
“Untuk itu kami mendesak Legislatif segera meminta Eksekutif Sidoarjo merealisasikan pembangunan RSD wilayah barat yang sangat dibutuhkan warga Sidoarjo. Jadi kami ini mengawal amanah kalo memang sudah digedog APBD ya kami akan kawal dan awasi pembangunannya” seperti yang disampaikan salah satu perwakilan PMII dihadapan wakil ketua dan komisi A serta komisi D.
Kayan, wakil ketua Dewan menyampaikan seluruh Anggota Dewan sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut, meski demikian menurutnya pembangunan ini masih terjadi perdebatan dari fraksi-fraksi yang ada. sebagian menyetujui menggunakan skema APBD, namun sebagian fraksi lain menolak dan kukuh pada skema KPBU. Pansus terkait ini sudah dibentuk dan melakukan kajian hukum, kajian fisik bahkan konsultasi ke berbagai pihak terkait serta pendampingan dari Tenaga Ahli, sehingga kami masih akan menunggu proses tersebut. Proses ini mohon juga dihargai, meski debatable.
“Untuk itu kami butuh dukungan, kawalan teman-teman mahasiswa semua bagaimana sih yang terbaik untuk Sidoarjo. pada kenyataannya kami konsisten sejak 2019 telah melakukan pengganggaran pembangunan RSD wilayah barat senilai 125 Milyar dan tahun ini kami anggarkan lagi 120 Milyar sudah digedog namun masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. jika evaluasi ini sudah turun, kami akan melakukan langkah-langkah konkrit dan kebijakan terkait ini” demikian jawab Kayan Wakil Ketua Dewan dari Fraksi Gerindra.
Sementara itu soal 10 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disikapi cukup serius oleh Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo yang juga berasal dari Fraksi Gerindra Mimik Idayana. Ia menilai, tuntutan mahasiswa Sidoarjo sangat relevan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Mahasiswa Sidoarjo masih cukup kritis menyikapi berbagai persoalan yang belum bisa diselesaikan sejak lama. salah satunya masalah PKL baik di gading fajar maupun gajah mada.
“Masalah PKL memang harus kita fasilitasi. tapi sebelum melakukan relokasi, Pemkab harus menyiapkan lahan dulu misalnya PKL gading fajar ada lahan kosong yang bisa digunakan. salah satunya di lahan kosong depan SMA 2, dulu sempat dipindah disana namun tanpa persiapan. lahan kosong itu tidak dipersiapkan dengan baik, jika hujan becek sehingga warga enggan kesana. persiapkanlah lokasi yang layak, misalnya tenda dll sehingga warga nyaman masuk arena PKL” demikian Mimik.
Persiapan lokasi serta pembenahan lahan untuk PKL ini pasti bisa diterima rekan-rekan PKL. Perhatian terhadap pedagang ini menjadi tanggung jawab bersama, Keberadaan PKL juga harus dipandang dari sisi manfaat, bermanfaat bagi para pedagang kecil pun bagi pembeli yang berada didekat lokasi strategis tersebut.
“Saya kira rekan-rekan PKL mau lah direlokasi asal Pemkab memfasilitasi lokasi tersebut dan melakukan pembenahan agar yang membeli juga nyaman. rapi, bersih, tidak kehujanan. saya kita mau kok mereka” sambung Mimik
Dari 10 tuntutan tersebut, Mimik Idayana akan melakukan kajian dan langkah-langkah konkret pada persoalan kesejahteraan rakyat utamanya bagi masyarakat kurang mampu di Sidoarjo. Pihaknya mulai melakukan kordinasi dengan aparatur Pemerintahan Desa terkait pendataan warga miskin yang layak diberi fasilitas bantuan dari berbagai skema bantuan Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
“Harus dilakukan pengawasan pada pendataan untuk mendapatkan data valid warga miskin yang layak dibantu. saya lihat soal pendataan ini cukup amburadul, karena data lama hanya di copy paste tanpa validasi. tuntutan rekan-rekan mahasiswa terkait bantuan pendidikan bagi warga tak mampu di Sidoarjo menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti baik persoalan data maupun bantuan yang sudah ada” pungkas Mimik.
Sumber :
https://surabayaonline.co/2019/12/10/mahasiswa-sidoarjo-datangi-dprd-kabupaten-sidoarjo-sampaikan-10-tuntutan/
